strategi apa yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi maritim

SEBAGAI Negara Kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah 5,8 juta km persegi dan panjang garis pantai 81.000 km persegi, sudah sepatutnya Indonesia memiliki  strategi maritim yang baik. Hal tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan pertahanan. Jika dipetakan di belahan bumi lain, luas wilayah Nusantara sama dengan jarak antara Irak hingga Inggris (Timur-Barat) atau Jerman hingga Aljazair (Utara-Selatan). Letaknya yang seksi, ditopang po­tensi sumber daya alam berlimpah, membuat negara-negara yang berkepentingan tergoda menguasai kekayaan alam bumi kha­tulistiwa. Tak heran, ancaman dan gangguan terus menerpa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam mengatasi tantangan tersebut, seluruh komponen bangsa ha­rus segera membangkitkan maritime domain awareness, atau ke­sadaran lingkungan maritim. Hal itu dibutuhkan karena bang­sa Indonesia se­ka­rang tidak lagi memiliki budaya bahari. Se­hing­ga, perlu dibangun kem­bali upaya penyadaran. Upaya ini ha­rus sam­pai pada penyadaran efek­tif terhadap segala sesuatu yang m­e­nyangkut lingkungan ma­ritim merupakan hal vital bagi ke­amanan, keselamatan, ekonomi dan lingkungan hidup bangsa Indonesia, serta menunjang upaya mene­gak­kan harga diri bangsa.

Menyadarkan bahwa laut adalah aspek alamiah yang paling mem­pe­­­ngaruhi kehidupan poleksosbudhankam nasional meru­pakan isu yang paling utama dan menarik perhatian. Di sini pemerintah harus menjadi ujung tombak, dan untuk itu pemerintah Indonesia perlu segera menetapkan sebuah National Maritime Policy dalam rangka pemanfaatan laut bagi kemakmuran bangsa, sekaligus untuk mengembangkan kembali budaya bahari bangsa, yang tujuan akhirnya penguasaan laut nasional yang dapat menegakkan harga diri bangsa.

Pakar hukum laut internasional, Prof Hasjim Djalal, menyatakan sudah sepatutnya Indonesia memiliki konsep negara maritim (maritime policy).  Menurut Hasyim, konsep maritim yang dimak­sud adalah negara  mampu memanfaatkan dan menjaga laut untuk men­sejahterakan rakyatnya. “Tapi, sayang kita sebagai negara ke­pu­­lauan terbesar di dunia, negara belum mampu memanfaatkan po­tensi sumberdaya laut,” kata Hasjim.

Secara hukum internasional dan Undang-undang, memang Indonesia sebagai negara kepulauan. Tapi,  belum maksimal meman­faatkan kekayaan yang ada di laut. Maka itu diperlukan konsep strategi negara maritim yang tangguh dan berdaulat. Menurut tokoh maritim ini,  negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga lautnya. Banyak negara kepulauan tapi bukan negara maritim, ada negara yang lautnya sedikit tapi memiliki predikat negara maritim. Hasjim memberi contoh seperti China dan Amerika. Ada juga negara yang tidak memiliki laut tapi menguasai laut, seperti Belanda menjajah Indonesia 350 tahun karena mereka mampu menguasai laut.

Hasjim juga menyoroti kebijakan pemerintah yang kurang serius terhadap perkembangan isu laut. Menurutnya, perhatian pemerintah masih rendah, padahal Indonesia sebagai negara kepulauan. Perhatian pemerintah terhadap laut masih rendah. Padahal, kita ini negara kepulauan terbesar,” tukasnya.